Pemalsu Dokumen Plagiat, Ijazah Palsu, Penipu Kok Tetap Akan Dilantik Sebagai Wakil Rakyat

by -576 x dilihat
Bagikan :

BORGOLNEWS.COMSUMATERA UTARA/NIAS – Boleh Saja Ambisi Mau Jadi Legislator, Tapi Penuhi Dong Persyaratan, Jangan Palsu, Jangan Berbohong dan Jangan Menipu, Herman Jaya Harefa Si Terpidana, Politisi, Pemalsu Dokumen, Plagiat, Ijazah Palsu, Penipu, Kok Tetap Akan Dilantik Sebagai Wakil Rakyat

Hai Pak Polisi, Jaksa, Hakim, KY, KPU, Bawaslu, Parpol, Penegak Hukum, Kemana Saja Kalian?Ini perbuatan keji. Dugaan kolaborasi para oknum aparat penegak hukum, politisi, penyelenggara Pemilu dan kaki tangannya, melanggengkan pelanggaran hukum, penipuan, ijazah palsu, plagiat dan pemalsuan dokumen, terus berlangsung.

Seorang politisi lokal bernama Herman Jaya Harefa, dipaksakan akan tetap dilantik sebagai Wakil Rakyat di Kota Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Meskipun, sejumlah bukti pelanggaran fatal yang telah dilakukan politisi Partai Demokrat itu telah diungkap, aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, serta Parpolnya sendiri, tidak menindak tegas pria yang pernah menjadi terpidana itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kepulauan Nias, Loozaro Zebua mengungkapkan, seluruh masyarakat di Kepulauan Nias, sudah kian geram dengan sepak terjang Herman Jaya Harefa. Pria kelahiran Sisobahili pada 01 Februari 1979 itu, tetap merasa benar. Dan aparat penegak hukum mandul. Tidak memproses pria yang melakukan pemalsuan ijazah, plagiat dan dugaan sogok itu.

“Dia harus segera ditangkap, diproses dan dihukum sebrat beratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan biarkan seorang pemalsu, plagiator, penipu, terpidana dan pelanggar hukum duduk sebagai Wakil Rakyat,” tutur Loozaro Zebua, Minggu (22/09/2019).

Sudah sejak lama, lanjutnya, pihaknya pun sudah melaporkan sepak terjang Herman Jaya Harefa ke aparatur penegak hukum, agar ditindak tegas. Tetapi kok didiamkan begitu saja. Loozaro Zebua pun mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Parpol, dan institusi penegak hukum yang ada.

“Hai Pak Polisi, Jaksa, Hakim, KY, KPU, Bawaslu, Parpol, Penegak Hukum, Kemana Saja Kalian? Kok tidak diusut tuntas. Kok malah melenggang seenaknya,” ujar loozaro Zebua.

Dia menjelaskan, Herman Jaya Harefa, mendapat selembar ijazah yang diduga palsu. Dari Sekolah Tinggi Teologi Sunsugos (STT Sunsugos) Jakarta. Di kop Ijazah tertera SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Prodi Pendidikan Agama Kristen No.DJ.III/Kep/HK.00.5/25/2013 tertanggal 30 Januari 2013.

Ijazah itu diteken oleh Dr Saur Hasugian, MTh selaku Dirjen Bimas Kristen dan Drs Gabriel Mangunsong, MTh selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sunsugos.

Dengan selembar ijazah itu, Herman Jaya Harefa mendapat gelar Sarjana Pendidikan Agama Kristen (S.Pd.K).  Ijasah yang diduga palsu berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Sunsugos. Sudah lama juga persoalan itu dilaporkan Loozaro Zebua ke Polisi di Nias, di Medan, di Jakarta.

Dan juga sudah dilaporkan dan investigasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Bimas Kristen, STT Sunsugos, Ombudsman, Badan Akreditasi Nasional, Polisi, Hakim, Komisi Yudisial, ke MA, Kompolnas, KPU, Bawaslu, semuanya diam-diam saja.

“Aparat makan gaji buta, malah mengangkangi penegakan hukum. Para pemalsu keadilan dan penegakan hukum, tak layak hidup di Indonesia,”

Loozaro Zebua yang berdomisili di Jalan Diponegoro Nomor 317 A, Tohia Ilir, Gunungsitoli, Sumatera Utara itu, juga telah melaporkan persoalan ini ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jalan HR Rasuna Said, Kvaling C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 13 Agustus 2019.

“Laporan itu diterima oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty. Akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” ujarnya. Pada tanggal 25 September 2018 lalu, Loozaro Zebua juga telah melaporkan adanya pemalsuan surat berupa ijazah sebagaimana tertera dalam Pasal 263 KUHP.

Pelaporan dilakukan di Polres Jakarta Utara. Orang orang yang dilaporkan pria kelahiran Sifalago Gomo, 07 Februari 1965 ini adalah Gabriel Mangunsong, Efo, Herman Jaya Harefa. Dengan saksi Sunaryo, Maman, Asnadi dan Moris. Nomor pelaporan LP/5128/IX/2018/PMJ/Dir.Reskrimum, tertanggal 25 September 2018.

Direktur Pendidikan Kristen di Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Pontus Sitorus  mengatakan, sejak 10 Juli 2018, pihaknya sudah mengklarifikasi persoalan itu.

Pontus membenarkan, pihaknya dipanggil dan dimintai penjelasan oleh Ombudsman Republik Indonesia, pada 16 April 2018. Pada pertemuan yang digelar di Lantai 7 Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan itu, membahas ijasah palsu atas nama Herman Jaya Harefa.

Pontus Sitorus menegaskan, Dirjen Bimas Kristen hanya berwenang menandasahkan ijazah. Bukan menerbitkan ijazah. “Dirjen Bimas Kristen tidak memiliki atau tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang bkeabsahan ijazah atas nama Herman Jaya Harefa yang dikeluarkan oleh STT Sunsugos itu,” ujar Pontus Sitorus.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan, ijazah Herman Jaya harefa bernomor 027/Ijazah/S.Pd.K/STTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang diperoleh dari STT Sunsugos, tidak sah.

Herman Jaya Harefa terdaftar pada 2009, padahal sejak 2009 Herman jaya Harefa tidak pernah kuliah di STT Sunsugos,” ujar Lely. Oleh karena itu, gelar sarjana yang disandang Herman Jaya Harefa secara akademik batal demi hukum. “Karena transkrip nilai dari STT Sunsugos diperoleh tanpa proses perkuliahan. Tanpa ujian dan tanpa penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku di STT Sunsugos,” terang Lely.*

Menurut Ketentuan, Pemalsu dan Plagiat Ijazah Wajib Dihukum Berat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (DPC GWI) Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Loozaro Zebua mengatakan, pihaknya telah melaporkan dan meminta penindakan tegas dari instansi instansi terkait kepada Herman Jaya Harefa. Namun tidak digubris.

Dia bahkan, sudah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertindak, untuk mengevaluasi kinerja aparat kepolisian terhadap laporannya di Polres Nias, Polda Sumatera Utara dan Polda Metro Jaya. Hingga saat ini laporannya didiamkan oleh polisi.

Bahkan, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah bukti dan sikap resmi dari Dirjen Bimas Kristen dan Ombudman Republik Indonesia tertanggal 27 Agustus 2019, Nomor: B/777/LM.21-K7/0173.2019/VIII/2019, yang menyatakan, ijazah Herman Jaya Harefa tidak sah dan tidak dikeluarkan oleh lembaga pendidikan terkait.

Dia mengatakan, STT Sunsugos tidak pernah melakukan transfer nilai Herman Jaya Harefa dari STT Abdi Filadelfia Internasional. Itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Terutama pada pasal 28 ayat 1,2,3 dan pasal 42 ayat 1 dan 2. “Ijazah Herman Jaya Harefa tertanggal 1 Maret 2013, yang ditandasahkan oleh Dirjen Bimas Kristen itu ternyata tidak sah,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Ombudsman tanggal 27 Agustus 2019, menerangkan Herman Jaya Harefa diduga telah melanggar Pasal 263 KUHPidana, pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Ketua Advokasi Masyarakat Nias, Itamari Lase mengatakan, pemberian gelar akademik telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Juga telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tepublik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

Itamari Lase menjelaskan, di Pasal 28 Undang Undang Pendidikan Tinggi, disebutkan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

Di ayat 2 Pasal 28, gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

Sedangkan di ayat 3 Pasal 28, gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh, pertama, Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, dan, kedua, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

Sedangkan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh pertama, Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan kedua, perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.  Kemudian, perseorangan yang tanpa hak, dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan atau gelar profesi,” terang Itamari Lase.*

Ngaku Selokah Kejar Paket C, Herman Jaya Harefa Ngibul Lagi

Dari penelusuran yang dilakukan Loozaro Zebua dkk, ternyata Herman Jaya Harefa berperilaku bohong sejak lama.

Dari sejumlah temuan bukti dan fakta, politisi Partai Demokrat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan identitas dan juga sepak terjangnya selama menjadi manusia, secara hukum.

Maju sebagai calon anggota DPRD dari Partai Berlambang Mercy, Herman Jaya Harefa diduga sering memalsukan dokumen, identitas dan bahkan pendidikannya.

Salah satu fakta, lanjut Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa mengaku lulus sebagai SMA dan mendapat ijazah dari sebuah lembaga pendidikan di Jakarta.

Herman Jaya Harefa tercatat sebagai salah seorang siswa Program Paket C pada pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya, yang beralamat di Jalan Pramuka Jati Nomor 17, RT 04/RW 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menjelaskan, PKBM Budaya memiliki NPSN: 2965976. Berstatus Swasta. Dengan SK Pendirian: 5891/-1.851.332, tanggal 20 September 2011. Nomor Operasional PKBM Budaya: 394744-115866028-1480134370.PDF, terakreditasi dengan SK Akreditasi Nomor 023/BAN PAUD.PNF/AKR/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Herman Jaya Harefa mengaku telah mengikuti Ujian Nasional Paket C, pada Program IPS di Suku Dinas Dikmenti Kota Jakarta Pusat pada tahun 2007.

Sedangkan pada lembar Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional 2007, untuk jenjang Paket C, Program Studi IPS, di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Senen pada tanggal 4 Juli 2007, ada nomor urut 290 dengan nomor peserta 01-01-07-290 atas nama Herman Jaya, yakni pria kelahiran Jakarta, pada 13 April 1973.

“Kami menduga, ini pemalsuan. Sebab, dia saja lahir di Sisobalihi pada 1 Februari 1979,” ujar Loozaro.*

Herman Jaya Harefa Lolos ke Pencalegan
Kok Surat Palsu Bisa Keluar dari Pengadilan?

Kasus lainnya, diungkapkan Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa adalah seorang terpidana.  Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias telah memutuskan Herman Jaya Harefa sebagai terpidana. Kasus pidana itu adalah Nomor 165/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 21 Desember 2010 atas nama Herman Jaya Harefa alias herman.

Loozaro Zebua mengungkapkan, Herman Jaya Harefa juga diduga melibatkan petinggi Pengadilan untuk mengeluarkan surat keterangan palsu, terkait status dirinya yang sudah pernah menjadi terpidana.

Dikatakan Lozaro, pertemuan dan percakapan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu dengan Krisman Zebua, yang membahas adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana bagi Herman Jaya Harefa, dengan Nomor: 1264/SK/HK/VII/2018/PN.Gst, tanggal 12 Juli 2018, dipergunakan oleh Herman Jaya Harefa sebagai syarat pencalonannya sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu mengatakan, surat itu tidak pernah ditekennya. Dia juga memberikan contoh tandatangannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk membuktikan bahwa surat yang dipakai Herman Jaya Harefa itu bukanlah dari dirinya.

“Tanda tangan asli, tetapi cacat prosedur. Dilakukan oleh Pegawai kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Saya sudah memberikan teguran kepada pegawai tersebut. Dan teguran itu sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,” tutur Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu.

Loozaro menyayangkan sikap Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu itu. Yang hanya menegur. Seharusnya, menurut Loozaro, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu melaporkan Herman Jaya Harefa dan kaki tangannya, yang sudah memalsukan dan melakukan tindak pidana pemalsuan atas Surat tersebut.

“Peristiwa itu tidak seharusnya dibiarkan. Sebab, jika hanya begitu, maka tingkat kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada institusi peradilan, khususnya PN Gunungsitoli akan terus menurun,” ujar Loozaro.

Dia meminta Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Mery Donna Tiur Pasaribu segera mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana bagi Herman Jaya Harefa, dengan Nomor: 1264/SK/HK/VII/2018/PN.Gst, tanggal 12 Juli 2018 itu. “Karena telah cacat prosedur. Sebaiknya segera dicabut saja surat itu,” ujarnya.*

Badan Akreditasi Nasional Telah Jelaskan Status STT Sunsugos

Polisi dan KPU Tidak Mengusut Laporan Atas Herman Jaya Harefa

Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof T Basaruddin menjelaskan, program studi yang ada pada Perguruan Tinggi STT Sunsugos Jakarta hanya memiliki beberapa kriteria akreditasi.

Yakni untuk program studi Teologi atau Kependetaan dengan jenjang S1 mendapat peringkat c. Hal itu sesuai Nomor SK 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2013 hingga 24 Agustus 2018.

Program studi Teologi dengan jenjang S 2 mendapat peringkat C. Hal itu sesuai Nomor SK 1469/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 yang mulai berlaku pada 14 Desember 2014 hingga 14 Desember 2019.

Program studi  Pendidikan Agama Kristen dengan jenjang S1, mendapat peringkat C. Hal itu sesuai Nomor SK 1469/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 yang mulai berlaku pada 14 Maret 2015 hingga 14 Maret 2020.

“Silakan dicross check sesuai data yang ada.  BAN PT, tidak berwenang memberikan informasi lain yang tidak berkenaan dengan proses dan hasil akreditasi,” ujarnya.

Loozaro juga telah melaporkan Herman Jaya Harefa ke Polda Sumatera Utara. Dengan laporan Nomor: B/4507/VII/WAS.2.1/2019 tertanggal 15 Juli 2019. Warga Jalan Diponegoro Nomor 317 A Tohia, Kota Gunungsitoli, Nias itu melaporkannya langsung ke Markas Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Nomor 60, Medan.

“Sampai sekarang tampaknya didiamkan begitu saja,” ujar Loozaro.

Herman Jaya Harefa mengaku telah terdaftar di Sekolah Tinggi Abdi Filadelfia sejak tahun 2007. Pihak Sekolah Tinggi Teologia Sunsugos yelah menerima ijazah tertanggal 01 Maret 2013, pihak Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama juga membenarkan telah menerima ijazah dari STT Sunsugos.

Herman Jaya Harefa berperilaku bohong sejak lama. Dari sejumlah temuan bukti dan fakta, politisi Partai Demokrat itu tidak bisa mempertanggungjawabkan identitas dan juga sepak terjangnya selama menjadi manusia, secara hukum.

Maju sebagai calon anggota DPRD dari Partai Berlambang Mercy, Herman Jaya Harefa diduga sering memalsukan dokumen, identitas dan bahkan pendidikannya.

Salah satu fakta, lanjut Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa mengaku lulus sebagai SMA dan mendapat ijazah dari sebuah lembaga pendidikan di Jakarta.

Dari penelusurannya, Loozaro Zebua memastikan, Herman Jaya Harefa tercatat sebagai salah seorang siswa Program Paket C pada pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Budaya, yang beralamat di Jalan Pramuka Jati Nomor 17, RT 04/RW 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso menjelaskan, PKBM Budaya memiliki NPSN: 2965976. Berstatus Swasta. Dengan SK Pendirian: 5891/-1.851.332, tanggal 20 September 2011.

Nomor Operasional PKBM Budaya: 394744-115866028-1480134370.PDF, terakreditasi dengan SK Akreditasi Nomor 023/BAN PAUD.PNF/AKR/2017, pada tanggal 16 Oktober 2017.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyampaikan, ijazah Herman Jaya harefa bernomor 027/Ijazah/S.Pd.K/STTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang diperoleh dari STT Sunsugos, tidak sah.

“Herman Jaya Harefa terdaftar pada 2009, padahal sejak 2009 Herman jaya Harefa tidak pernah kuliah di STT Sunsugos,” ujar Lely.

Oleh karena itu, gelar sarjana yang disandang Herman Jaya Harefa secara akademik batal demi hukum. “Karena transkrip nilai dari STT Sunsugos diperoleh tanpa proses perkuliahan. Tanpa ujian dan tanpa penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku di STT Sunsugos,” terang Lely.

Kasus lainnya, diungkapkan Loozaro Zebua, Herman Jaya Harefa adalah seorang terpidana.  Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Nias telah memutuskan Herman Jaya Harefa sebagai terpidana. Kasus pidana itu adalah Nomor 165/Pid.B/2010/PN.GS tanggal 21 Desember 2010 atas nama Herman Jaya Harefa alias Herman.

Atas nama Kabid Propam Poldasumut, Kombes Pol Yofie G irianto menyampaikan, pihaknya belum menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Herman Jaya Harefa.

“Belum ditemukan unsur tindak pidana pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Sehingga direkomendasikan agar perkara dihentikan,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli (KPU Kota Gunungsitoli) Firman Novrianus Gea menyampaikan, pihaknya tidak bisa mencoret nama Herman Jaya Harefa dari daftar Caleg dan juga sebagai anggota DPRD Kota Gunungsitoli terpilih, lantaran tidak ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Terkait adanya dugaan pelanggaran PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terutama dalam penggunaan SKCK oleh Herman Jaya Harefa, kami tidak berwenang mencoret namanya dari daftar pemenang anggota legislative Kota Gunungsitoli tahun 2019, dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan I Kota Gunungsitoli, tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Firman Novrianus Gea.

Atas laporan dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan atas dirinya, Herman Jaya Harefa menampik. “Itu semua bohong. Itu fitnah,” ujarnya (Suwandi)

 

Editor, Suriani Siboro

Print Friendly, PDF & Email