Viral, Beredar Surat Keberatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Minta TAPD Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas Bupati Petrus Fatlolon TA 2020

by -205 views

BORGOLNEWS.COM – MALUKU – Baru-baru ini, beredar sebuah surat keberatan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Agustinus Utuwaly, yang meminta kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KKT, Piterson Rangkoratat, agar mengevaluasi kembali Anggaran Perjalanan Dinas Bupati Petrus Fatlolon yang dianggarkan dalam RAPBD TA 2020.

Dalam surat tersebut, Utuwaly menekankan pentingkan rasa keadilan dalam pendistribusian Kewenangan maupun Pendanaan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dijelaskan pula bahwa, dalam RAPBD TA 2020 itu, biaya operasional Bupati Petrus Fatlolon cukup signifikan, yakni sebesar 2.4 miliar dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly hanya sebesar 386 juta rupiah. Oleh karena itu, dari presentase biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati KKT, Petrus Fatlolon sebanyak 84.08% dan Agustinus Utuwaly hanya 15.92%.

Agustinus Utuwaly juga menekankan bahwa dengan adanya pendistribusian Kewenangan dan Pendanaan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang tidak berimbang itu, sangat bertentangan dengan aturan dan norma yang telah diatur dalam PP 12 tahun 2019, dimana PP tersebut menginstruksikan agar bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk rakyat.

Dengan viralnya surat keberatan dari Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar itu, publik pun menilai seolah-olah TAPD KKT lebih memprioritaskan besarnya anggaran operasional Bupati Petrus Fatlolon dibandingkan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly pada Tahun Anggaran 2020 mendatang.

Ketua TAPD KKT Piterson Rangkoratat pun dihimbau agar dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai hal ini, karena yang mengatur semua biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati selama satu tahun adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan kemudian diusulkan kepada DPRD untuk dipertimbangkan dan disetujui. (Suwandi)

 

Editor, Suriani Siboro

Print Friendly, PDF & Email